MAHUPIKI Zoominar Series 2020

Tentang Zoominar MAHUPIKI

Berbagai permasalahan hukum pidana dan penegakannya di masa pandemi COVID-19 menimbulkan berbagai tantangan tersendiri. Apalagi permasalahan hukum pidana ini tidak terbatas pada penanganan kejahatan pada masa pandemi tetapi juga proses hukum atas kejahatan yang sedang ditangani. Ini termasuk bagaimana mengatur lembaga pemasyarakatan di masa covid-19 yang juga menjadi masalah di banyak negara. Trend meningkatnya beberapa kejahatan seperti kejahatan jalanan, kejahatan siber dan korupsi pada akhirnya berpengaruh pada pola penegakan hukum yang diambil untuk mengatasinya.

Untuk membahas dan memberikan rekomendasi atas berbagai masalah ini, MAHUPIKI menggelar 5 seri Webinar dengan pendekatan Hukum Pidana dan Kriminologi via Zoom, dengan ketentuan :

  • Mengisi form Pendaftaran Peserta Webinar MAHUPIKI di form yang disediakan http://bit.ly/Webinar-MAHUPIKI_2
  • Membayar kontribusi kepesertaan per satu kali webinar sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)
  • Setiap Peserta yang membayar Kontribusi berhak mendapatkan e-Sertifikat dan akses ke ruangan Zoominar
  • Bagi anggota dan pengurus MAHUPIKI yang sudah membayar iuran tahunan Keanggotaan berhak mendapatkan diskon 50%
  • Untuk mendaftar atau membayar iuran tahunan Keanggotaan MAHUPIKI dapat mengisi form di sini

Jika ada kesulitan dalam proses pendaftaran Zoominar silahkan kontak Narahubung Kepanitiaan melalui wa di 082170653433 (Ratih) dan 081212223692 (Dr. Asmak ul Husnah)

Webinar Series MAHUPIKI 2020

Kejahatan Melawan Aparat

Albert Aries, SH., MH Pengajar hukum pidana FH Trisakti dan anggota Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) “When justice fails, public opinion takes over. When the law is lost in the extremes of legalism, or bends under the weight of money, mobs begin to burn and murder.” (“Ketika keadilan gagal, opini publik mengambil alih.Lanjutkan membaca “Kejahatan Melawan Aparat”

Menanti UU Perampasan Aset

Salah satu upaya pemberantasan korupsi teranyar di pemerintahan Jokowi adalah Pengesahan Perjanjian Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss melalui UU No. 5 Tahun 2020. Namun demikian, beleid berbasis perjanjian internasional tersebut dianggap masih belum memadai, karena masih perlu didukung dengan UU Perampasan Aset Tindak Pidana (asset recovery), yang sudah disusun naskah akademisnya sejak tahun 2012 silam.

[Webinar] Peluncuran dan Kajian Buku Sistem Peradilan Pidana

Dalam rangka memperdalam pengetahuan Hukum dan sekaligus Launching buku Sistem Peradilan Pidana karya Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A. Penerbit Rajawali Press bekerja sama dengan FH Universitas Indonesia, FH Universitas Pancasila, FH Universitas Hasanuddin, Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (MAHUPIKI) dan Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana Univ Brawijaya (PERSADA UB) akan menyelenggarakan Webinar untuk pengajarLanjutkan membaca “[Webinar] Peluncuran dan Kajian Buku Sistem Peradilan Pidana”

Memuat…

Terjadi masalah. Harap segarkan halaman dan/atau coba lagi.

Dapatkan konten baru yang dikirim langsung ke kotak masuk Anda.

%d blogger menyukai ini: