MAHUPIKI Zoominar Series 2020

Tentang Zoominar MAHUPIKI

Berbagai permasalahan hukum pidana dan penegakannya di masa pandemi COVID-19 menimbulkan berbagai tantangan tersendiri. Apalagi permasalahan hukum pidana ini tidak terbatas pada penanganan kejahatan pada masa pandemi tetapi juga proses hukum atas kejahatan yang sedang ditangani. Ini termasuk bagaimana mengatur lembaga pemasyarakatan di masa covid-19 yang juga menjadi masalah di banyak negara. Trend meningkatnya beberapa kejahatan seperti kejahatan jalanan, kejahatan siber dan korupsi pada akhirnya berpengaruh pada pola penegakan hukum yang diambil untuk mengatasinya.

Untuk membahas dan memberikan rekomendasi atas berbagai masalah ini, MAHUPIKI menggelar 5 seri Webinar dengan pendekatan Hukum Pidana dan Kriminologi via Zoom, dengan ketentuan :

  • Mengisi form Pendaftaran Peserta Webinar MAHUPIKI di form yang disediakan http://bit.ly/Webinar-MAHUPIKI_2
  • Membayar kontribusi kepesertaan per satu kali webinar sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)
  • Setiap Peserta yang membayar Kontribusi berhak mendapatkan e-Sertifikat dan akses ke ruangan Zoominar
  • Bagi anggota dan pengurus MAHUPIKI yang sudah membayar iuran tahunan Keanggotaan berhak mendapatkan diskon 50%
  • Untuk mendaftar atau membayar iuran tahunan Keanggotaan MAHUPIKI dapat mengisi form di sini

Jika ada kesulitan dalam proses pendaftaran Zoominar silahkan kontak Narahubung Kepanitiaan melalui wa di 082170653433 (Ratih) dan 081212223692 (Dr. Asmak ul Husnah)

Webinar Series MAHUPIKI 2020

Tidak Percuma Lapor Polisi

Albert Aries, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan Anggota Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia Memuncaknya tagar #percumalaporpolisi di linimasa Twitter dinilai merupakan ekspresi dari akumulasi kekecewaan masyarakat. Sekalipun ada oknumnya yang tidak disukai, institusi Polri tetaplah dirindukan dan dibutuhkan. Belakangan ini Kepolisian Negara Republik Indonesia bertubi-tubi mendapat sorotan dari masyarakat. Mulai dari respons personel yang dianggapLanjutkan membaca “Tidak Percuma Lapor Polisi”

Belajar perbandingan Sistem Peradilan Pidana melalui Drama Korea

Fachrizal Afandi Pengajar Departemen Hukum Pidana FH Universitas Brawijaya dan Ketua Divisi Pendidikan dan Pelatiahan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) Adaptation of films dealing with social issues can better be understood locating such films in their cultural and political context (Robson 2001) Baru-baru ini Menkopolhukam Mahfud MD mengkritik alur sinetron di TV nasionalLanjutkan membaca “Belajar perbandingan Sistem Peradilan Pidana melalui Drama Korea”

Mengatasi Overcrowding Lapas

Albert Aries Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan Anggota Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) Peristiwa kebakaran di lembaga permasyarakatan (Lapas) kelas I Tangerang yang menyebabkan 41 orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) meninggal, 2 diantaranya warga negara asing (WNA) Portugal dan Afrika Selatan, 8 orang luka berat, dan 74 orang luka ringan, dinilai sebagaiLanjutkan membaca “Mengatasi Overcrowding Lapas”

Memuat…

Terjadi kendala. Silakan muat ulang halaman dan/atau coba kembali.

Dapatkan konten baru yang dikirim langsung ke kotak masuk Anda.

%d blogger menyukai ini: