MAHUPIKI Zoominar Series 2020

Tentang Zoominar MAHUPIKI

Berbagai permasalahan hukum pidana dan penegakannya di masa pandemi COVID-19 menimbulkan berbagai tantangan tersendiri. Apalagi permasalahan hukum pidana ini tidak terbatas pada penanganan kejahatan pada masa pandemi tetapi juga proses hukum atas kejahatan yang sedang ditangani. Ini termasuk bagaimana mengatur lembaga pemasyarakatan di masa covid-19 yang juga menjadi masalah di banyak negara. Trend meningkatnya beberapa kejahatan seperti kejahatan jalanan, kejahatan siber dan korupsi pada akhirnya berpengaruh pada pola penegakan hukum yang diambil untuk mengatasinya.

Untuk membahas dan memberikan rekomendasi atas berbagai masalah ini, MAHUPIKI menggelar 5 seri Webinar dengan pendekatan Hukum Pidana dan Kriminologi via Zoom, dengan ketentuan :

  • Mengisi form Pendaftaran Peserta Webinar MAHUPIKI di form yang disediakan http://bit.ly/Webinar-MAHUPIKI_2
  • Membayar kontribusi kepesertaan per satu kali webinar sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)
  • Setiap Peserta yang membayar Kontribusi berhak mendapatkan e-Sertifikat dan akses ke ruangan Zoominar
  • Bagi anggota dan pengurus MAHUPIKI yang sudah membayar iuran tahunan Keanggotaan berhak mendapatkan diskon 50%
  • Untuk mendaftar atau membayar iuran tahunan Keanggotaan MAHUPIKI dapat mengisi form di sini

Jika ada kesulitan dalam proses pendaftaran Zoominar silahkan kontak Narahubung Kepanitiaan melalui wa di 082170653433 (Ratih) dan 081212223692 (Dr. Asmak ul Husnah)

Webinar Series MAHUPIKI 2020

Mengatasi Overcrowding Lapas

Albert Aries Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan Anggota Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) Peristiwa kebakaran di lembaga permasyarakatan (Lapas) kelas I Tangerang yang menyebabkan 41 orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) meninggal, 2 diantaranya warga negara asing (WNA) Portugal dan Afrika Selatan, 8 orang luka berat, dan 74 orang luka ringan, dinilai sebagaiLanjutkan membaca “Mengatasi Overcrowding Lapas”

Mengkritisi Kewenangan Menyidik Satpol PP Dalam Pandemi

Usulan yang diajukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menambah beberapa ketentuan sanksi pidana, dan memberikan kewenangan penyidikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam wacana perubahan atas Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 seolah-olah menjadi sebilah pedang bermata dua.

Dekriminalisasi Pidana Pajak

Albert Aries, SH., MH Pengajar hukum pidana FH Trisakti dan anggota Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki Wacana untuk mengubah sanksi pidana menjadi sanksi administrasi bagi pengemplang pajak telah digulirkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR. Adapun fokus dari pengenaan sanksi administrasi berupa denda bukan hanya untuk mengejarLanjutkan membaca “Dekriminalisasi Pidana Pajak”

Memuat…

Terjadi kendala. Silakan muat ulang halaman dan/atau coba kembali.

Dapatkan konten baru yang dikirim langsung ke kotak masuk Anda.

%d blogger menyukai ini: