Kejahatan Melawan Aparat

Albert Aries, SH., MH Pengajar hukum pidana FH Trisakti dan anggota Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) “When justice fails, public opinion takes over. When the law is lost in the extremes of legalism, or bends under the weight of money, mobs begin to burn and murder.” (“Ketika keadilan gagal, opini publik mengambil alih.Lanjutkan membaca “Kejahatan Melawan Aparat”

Menanti UU Perampasan Aset

Salah satu upaya pemberantasan korupsi teranyar di pemerintahan Jokowi adalah Pengesahan Perjanjian Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss melalui UU No. 5 Tahun 2020. Namun demikian, beleid berbasis perjanjian internasional tersebut dianggap masih belum memadai, karena masih perlu didukung dengan UU Perampasan Aset Tindak Pidana (asset recovery), yang sudah disusun naskah akademisnya sejak tahun 2012 silam.

Memaknai Delik Pesangon

Kriminalisasi atas perbuatan tidak membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak dalam hal terjadinya PHK (“Delik Pesangon”) yang sebelumnya tidak diatur dalam UU Ketenagakerjaan ini dapat dikategorikan sebagai Delik Omisi (Omissionis), yaitu delik tidak melakukan suatu perbuatan yang diwajibkan oleh suatu undang-undang.

Sistem Pemidanaan Rasional Untuk Mencegah Kesewenang-wenangan Aparat Selama Pandemi

Pemerintah Indonesia perlu merumuskan pengaturan hukum pidana terkait pencegahan wabah secara jelas dan tegas dengan hukuman yang proporsional. Misalnya, negara tetap dapat memberi efek jera bagi penderita COVID-19 yang kabur dari tempat karantina dan sengaja menjadi penyebar virus.

Hari Kemerdekaan dan Pemberantasan TPPU

Sepertinya, kondisi dengan 75 tahun merdeka dan kita mempunyai UU TPPU sejak 2002 masih sangat mengecewakan dalam upaya penerapannya. Dorongan agar penegak hukum segera menerapkan TPPU pada penyidikan kejahatan korupsi dan kejahatan asal lainnya terus diteriakkan. Bahkan, masyarakat pun tahu tentang itu. Tapi kenapa masih langka diterapkan, padahal korupsinya (kejahatan ekonomi lainnya) marak?