Keberanian mengiklankan klinik aborsi lewat media sosial, melalui situs web, untuk menarik pasien, sungguh luar biasa. Padahal praktek aborsi ilegal, di larang di Indonesia. Tidak ada rasa bersalah ataupun ketakutan akan di razia oleh aparat.
Author Archives: mahupiki
PROSIDING SEMINAR NASIONAL MAHUPIKI 2019 “KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA”
PROSIDINGSEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPER KERJASAMA MAHUPIKI dan FH UI 2019 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Daftar Artikel : Sinergi Penegakan Hukum Sebagai Upaya Pemberantasan BudayaKorupsi : Perspektif Temuan BPKRr Maharani Adiannarista Wardhani Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi Di Daerah SebagaiUpaya Peningkatan Pemberantasan Korupsi Di IndonesiaMuhamad Fatahillah Akbar Konsistensi PemerintahLanjutkan membaca “PROSIDING SEMINAR NASIONAL MAHUPIKI 2019 “KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA””
Sistem Pemidanaan Rasional Untuk Mencegah Kesewenang-wenangan Aparat Selama Pandemi
Pemerintah Indonesia perlu merumuskan pengaturan hukum pidana terkait pencegahan wabah secara jelas dan tegas dengan hukuman yang proporsional. Misalnya, negara tetap dapat memberi efek jera bagi penderita COVID-19 yang kabur dari tempat karantina dan sengaja menjadi penyebar virus.
Intaian Begal Payudara, Kejahatan Seksual Terhadap Perempuan
Dalam analisis kriminologi feminis, kenapa begal payudara terjadi dan tidak berkurang dimasa covid ini. Bagaimana cara pelaku melakukan aksinya. Apa sebenernya yang dimaksud dengan begal payudara dan bagaimana pencegahan dan penanggulangannya.
Pengecualian Jaksa untuk Selamatkan KPK
Mengingat per-September 2020 adalah batas akhir penugasan Jaksa di luar instansi-nya termasuk di KPK, maka penyelesaian masalah ini harus segera dilakukan.
Kebijakan Kriminal Pandemi
Kebijakan kriminal seperti apa yang perlu diambil oleh pemerintah yang dapat diharapkan membentuk budaya hukum (legal culture) masyarakat yang berdisiplin tinggi guna mengatasi pandemi Covid-19
Hari Kemerdekaan dan Pemberantasan TPPU
Sepertinya, kondisi dengan 75 tahun merdeka dan kita mempunyai UU TPPU sejak 2002 masih sangat mengecewakan dalam upaya penerapannya. Dorongan agar penegak hukum segera menerapkan TPPU pada penyidikan kejahatan korupsi dan kejahatan asal lainnya terus diteriakkan. Bahkan, masyarakat pun tahu tentang itu. Tapi kenapa masih langka diterapkan, padahal korupsinya (kejahatan ekonomi lainnya) marak?
Kejahatan Siber Di Masa Covid-19 Criminogenic Situasion?
Senin, 10 Agustus 2020, Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) kembali menggelar webinar series #5 dengan tema Kejahatan Siber di Masa Covid-19 dan Penanganannya. Dalam sambutannya, Ketua Mahupiki, Dr. Yenti Garnasih, S.H.,M.H., mengatakan bahwa dalam masa pandemi Covid-19 ternyata banyak hoax yg sering terjadi. Baik itu berkaitan dengan ujaran kebencian, pornografi, pencemaran nama baikLanjutkan membaca “Kejahatan Siber Di Masa Covid-19 Criminogenic Situasion?”
MAHUPIKI Nasional Webinar Seri 5 Kejahatan Siber di Masa Covid-19 dan Penanganannya
Seri Kelima Webinar Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) ini mengambil tema Kejahatan Siber di Masa Covid-19 dan Penanganannya. Webinar ini akan diselenggarakan pada hari Senin, 10 Agustus 2020 Jam 10.00 WIB sd 12.00 WIB Webinar ini dibuka dengan Keynote Speech oleh Dr Monique Apsara Ephranella Cooray Dean/Senior Lecturer Faculty of Law Multimedia University dan dimoderatoriLanjutkan membaca “MAHUPIKI Nasional Webinar Seri 5 Kejahatan Siber di Masa Covid-19 dan Penanganannya”
“Pengajaran Hukum Pidana Harus Dievaluasi”
MAHUPIKI bekerjasama dengan Bidang Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Penerbit RajaGrafindo Persada menggelar acara Launching Buku Hukum Pidana Suatu Pengantar yang ditulis Topo Santoso, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia. Acara ini dibuka oleh Ketua MAHUPIKI, Dr. Yenti Garnasih, S.H.,M.H. dalam sambutannya mengatakan bahwa buku ini menarik untuk disimak karena berkaitan denganLanjutkan membaca ““Pengajaran Hukum Pidana Harus Dievaluasi””
