PENYELESAIAN KORUPSI RINGAN

Kontroversi pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin di hadapan Komisi III DPR yang menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian keuangan negara di bawah 50 juta Rupiah cukup diselesaikan dengan cara mengembalikan kerugian negara perlu digali sebagai cikal bakal pemberantasan korupsi yang progresif.

Melalui Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Korps Adhyakasa sontak menyampaikan klarifikasi, yaitu bahwa pernyataan Jaksa Agung tersebut merupakan himbauan umum untuk menjadi pemikiran bersama, dan mencari solusi yang tepat dalam penindakan korupsi yang menyentuh pelaku atau masyarakat di level akar rumput, yang dilakukan karena ketidaktahuan, tidak sengaja, dan kerugian keuangan negaranya relatif kecil.

Persoalannya, ketentuan Pasal 4 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”) telah mengatur dengan tegas bahwa pengembalian kerugian keuangan negara, atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana, sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor.

Kini pernyataan tersebut menyisakan perdebatan, antara lain mengenai dasar penentuan perkara korupsi “dibawah 50 juta Rupiah” termasuk kategori ringan (petty corruption), dapat diselesaikan secara administratif dengan pengembalian kerugian negara, dan parameter apa yang digunakan Jaksa selaku pengendali perkara (dominus litis) untuk menyelesaikan petty corruption di luar pengadilan.

Paradigma Menghukum

Diskursus Jaksa Agung dan Komisi III DPR bermula dari data yang disajikan oleh salah satu anggota dewan mengenai tidak sedikitnya kasus korupsi Dana Desa yang nilainya sangat rendah, dan hanya beda (selisih) 5-7 juta Rupiah, namun kasusnya tetap diselesaikan lewat jalur pengadilan, dengan segala biaya dan proses hukum yang begitu panjang.

Bagi yang menganut asas legalitas secara absolut tentu akan berpandangan bahwa tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 atau Pasal 3 UU Tipikor tidak bisa dinilai dari nominalnya, atau diselesaikan dengan pengembalian kerugian keuangan negara, sekalipun dilaksanakan atas nama pro justitia, karena dianggap tidak menimbulkan efek jera.

Selain itu, terdapat pandangan umum yang menganalogikan korupsi sebagai genus khusus dari pencurian (Pasal 362 KUHP) yang merupakan delik formil, dimana beberapa yurisprudensi telah memberikan kaidah hukum bahwa pengembalian barang yang dicuri tidak menghapus pidana, melainkan hanya menjadi faktor yang meringankan pelaku.

Sebagaimana dikutip Kompas.id dari Haryatmoko (2003), “Banalisasi Korupsi” adalah  fenomena ketika orang menjadikan kejahatan (korupsi) sebagai sesuatu yang biasa dan merasa tidak bersalah melakukannya. Suatu saat nanti banalitas dikhawatirkan menjadi impunitas, yaitu kegagalan untuk membawa pelaku kejahatan (korupsi) untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Namun demikian, kekhawatiran tersebut sekali-kali juga tidak boleh mengurung kita dalam paradigma follow the suspect dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, yang tujuannya cenderung menghukum pelaku (efek jera), namun melupakan follow the money dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara, serta efisiensi dari penegakan hukum itu sendiri.

Diskresi Jaksa

Dalam menyusun kebijakan dan strategi pemberantasan korupsi, juga perlu diingat bahwa melalui UU No. 7 Tahun 2006 Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi (UNCAC 2003).

Yang menarik, Pasal 37 ayat 2 dan 3 UNCAC telah mengamanatkan negara peserta untuk menyediakan kemungkinan untuk meringankan hukuman, dan bahkan dalam batas-batas tertentu memberikan kekebalan terhadap terdakwa yang memberikan kerjasama penting (substansial) dalam penyelidikan atau penuntutan korupsi.

Sebagai perbandingan, dalam negara-negara yang menganut common law system, seperti Kanada dan Australia telah dikenal model Plea Bargaining, yaitu suatu kesepakatan dari negosisasi antara jaksa dan terdakwa yang telah mengakui kesalahannya, sehingga terdakwa dapat dihukum dengan model dan durasi hukuman yang lebih ringan.

Konsep yang serupa namun tidak sama dengan Plea Bargaining juga telah diperkenalkan dalam Pasal 199 RKUHAP sebagai “Jalur Khusus” bagi terdakwa yang mengakui semua perbuatan yang didakwakan, yaitu bagi tindak pidana yang ancamannya tidak lebih dari 7 tahun penjara, kemudian penuntut umum akan melimpahkan perkara tersebut dalam acara pemeriksaan singkat.

Menilik revisi teranyar atas UU Kejaksaan, kewenangan jaksa untuk melaksanakan diskresi penuntutan (prosecutorial discretionary) semakin diperkuat dengan “sisipan” Pasal 34A UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2004, yang mengatur untuk kepentingan penegakkan hukum jaksa dan/atau penuntut umum dapat bertindak menurut penilaiannya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kode etik.

Namun, ketentuan diskresi penuntutan untuk perkara korupsi yang termasuk kategori petty corruption, misalnya dibawah 50 juta Rupiah harus disertai kajian yuridis, ekonomis, dan sosiologis, serta perlu disinkronkan dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, yang telah mengkategorikan kerugian negara paling ringan untuk Pasal 3 UU Tipikor, yaitu 200 juta Rupiah.

Perhitungan kerugian keuangan negara juga tidak bisa disamaratakan untuk suatu kasus dengan kasus lainnya, karena tergantung sifat kasus, penilaian (judgment) auditor, dan kriteria apa yang digunakan. Oleh karena itu, diperlukan Peraturan Pelaksanaan untuk mengatur lebih lanjut mengenai parameter objektif bagi jaksa untuk melakukan diskresi penuntutan terhadap petty corruption.

Pertama, perlu parameter tingkat kesalahan (schuld) yang termasuk ringan, misalnya terdakwa melakukan perbuatan karena kurangnya pemahaman atau pengetahuan. Kedua, tingkat dampak (impact) yang ringan, misalnya perbuatan terdakwa dampaknya hanya  terjadi dalam skala kecil yang tidak berdampak luas.

Ketiga, apakah memang betul ada fraud dalam pengelolaan dana atau pengadaan barang dan jasa, misalnya proyek, kegiatan, dan honornya tidak fiktif, serta barang dan jasa yang diterima tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak namun masih bisa digunakan atau dimanfaatkan.

Pendekatan Multidisipliner

Pepatah dalam bahasa Belanda yang berbunyi, “het recht hink achter de feiten aan.” kiranya masih cukup relevan untuk mengingatkan kita bahwa hukum selalu tertinggal dari realitas dan kebutuhan jaman.

Keberadaan pasal 4 UU Tipikor yang dibuat 23 tahun silam tentu tidak dapat dilihat dengan “kacamata kuda”, khususnya dalam petty corruption yang jika diproses mungkin akan menghabiskan biaya dan waktu yang jauh lebih besar daripada pengembalian kerugian keuangan negara, sebagaimana adagium, “Quod vanum et inutile est, lex non requirit”, yang artinya hukum tidak menghendaki apa yang sia-sia dan tidak berguna.

Mengutip pandangan Lim Kurniawan selaku Fraud Examiner, pada dasarnya kerugian keuangan negara terjadi jika prestasi yang diterima oleh Negara lebih kecil dari uang yang dibayarkan oleh Negara. Sama halnya dengan prinsip akuntansi, prestasi yang diterima dari sisi debit, sedangkan uang uang yang dikeluarkan negara di sisi kredit, dimana antara sisi debit dan kredit harus sama (balance).

Untuk itu, pemberantasan korupsi yang efektif dan efisien perlu dilakukan dengan pendekatan yang multidispliner dan bukan sekedar yuridis-dogmatis, salah satunya melalui Analisa Ekonomi Terhadap Hukum (economic analysis of law), apakah suatu penegakan hukum korupsi yang timbul dari suatu kerugian negara yang ringan justru malah menambah beban pengeluaran Negara?

*Penulis adalah pengajar FH Trisakti dan anggota Masyarakat Hukum Pidana & Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI)

Lebih lanjut, silahkan kunjungi: Harian Kompas, Selasa 8 Februari 2022.

https://www.kompas.id/baca/artikel-opini/2022/02/07/penyelesaian-korupsi-ringan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: