Belajar perbandingan Sistem Peradilan Pidana melalui Drama Korea

Fachrizal Afandi

Pengajar Departemen Hukum Pidana FH Universitas Brawijaya dan Ketua Divisi Pendidikan dan Pelatiahan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki)

Adaptation of films dealing with social issues can better be understood locating such films in their cultural and political context (Robson 2001)

Baru-baru ini Menkopolhukam Mahfud MD mengkritik alur sinetron di TV nasional yang menggambarkan proses peradilan pidana. Mahfud menyebut harusnya alur cerita tentang proses peradilan pidana itu harus disesuaikan dengan norma yang ada dalam KUHAP. Jika kita mengutip pendapat Robson dalam artikelnya yang diterbitkan di Journal of Law and Society di atas, memahami film terkait isu hukum pun harus ditempatkan pada budaya dan konteks politiknya. Memang benar dalam KUHAP, pengakuan tersangka bukan lah satu-satunya bukti yang kuat, namun sudah banyak riset yang menunjukkan kecenderungan aparat penegak hukum bertumpu pada pengakuan tersangka dalam proses pembuktian hingga dalam banyak kasus sampai melakukan penyiksaan secara fisik maupun mental untuk mendapatkan pengakuan seseorang sebelum ditetapkan sebagai tersangka. (Eddyono et al. 2012, Gunawan et al. 2012). Ini artinya praktik penegakan hukum kita secara garis besar sama dengan apa yang digambarkan dalam sinetron tersebut.

Mungkin banyak orang tidak tahu, bahwa cerita dari novel fiksi pun ternyata banyak dikutip dalam beberapa putusan pengadilan di Amerika Serikat (Mignanelly 2018). Dalam kasus Roth v. U.S.Department of Justice,’ State v. Schaefer, dankasus and State v. McCoy, pengadilan Amerika mendiskusikan dan merujuk Novel John Grisham berjudul The Innocent Man: Murder and Injustice in a SmallTown yang terbit di tahun2006 terkait pentingnya perlindungan untuk mencegah penghukuman kepada orang yang tidak bersalah yang berimbas pada rusaknya sistem peradilan pidana. Ini menunjukkan bahwa otoritas penegak hukum pun semakin terbuka dengan literasi fiksi hukum yang berangkat dari konteks sosial.

Harus diakui, tidak banyak atau bahkan jarang novel ataupun film produksi tanah air yang serius menggambarkan sistem peradilan pidana kita. Kebanyakan dari kita bahkan kesulitan mencari film asing yang dapat kita perbandingkan dengan sistem inquisitorial yang saat ini masih setia kita anut. Film-film bertema hukum yang beredar di tanah air mayoritas berasal dari Amerika Serikat atau Inggris penganut adversarial yang sistem hukumnya berbeda dengan kita.

Meski tren sistem hukum di dunia makin bercampur (hybrid), kebutuhan untuk menganalisa sistem hukum yang secara mendasar sama tetap penting untuk mengetahui pengalaman yang serupa. Membanjirnya KPop dan Drama Korea di tanah air menjadi berkah tersendiri beberapa tahun belakangan, setidaknya untuk saya yang menekuni isu perbandingan sistem peradilan pidana di negara Asia penganut inquisitorial. Sejarah sistem politik Korea Selatan yang mirip dengan Indonesia; sama-sama pernah diperintah oleh rezim militer dan melakukan amandemen Konstitusi yang lebih menjunjung prinsip Negara Hukum dapat dijadikan bekal awal mengapa kita perlu membandingkan sistem hukum kita dengan sistem hukum Korea Selatan.

Terdapat banyak sekali film ataupun drama korea yang menceritakan sistem peradilan pidana dan kaitannya dengan sistem politik mereka. Di antara banyak film barangkali film berjudul 1987: When the day comes yang menggambarkan keterkaitan jaksa dan proses reformasi di Korea Selatan serta film The King yang menceritakan posisi politik para jaksa Korea saya rekomendasikan untuk ditonton di kala senggang. Untuk mahasiswa ataupun praktisi hukum penggemar film yang ringan dan menghibur, saya merekomendasikan drakor berjudul Law School sebagai tontonan yang membantu kita memahami dan membandingkan sistem hukum kita dengan  sistem hukum yang ada di negeri ginseng tersebut.

Sistem Pendidikan Hukum di Korea Selatan

Sesuai dengan judulnya “Law School”, film ini mengambil setting kampus di Fakultas Hukum Universitas Hankuk, sebuan universitas swasta yang terletak di Seoul. Korea Selatan. Dalam 16 episodenya, kita akan disuguhkan proses pembelajaran hukum di Korea Selatan saat ini hingga praktik persidangan di pengadilan pidana dan bahkan di Mahkamah Konstitusi. Reformasi sistem pendidikan tinggi hukum beserta sistem peradilan pidananya digambarkan secara baik dalam tiap episodenya.

Yang membedakan “Law School” ini dengan drakor bertema hukum lainnya, di sini kita dapat membaca teks kutipan langsung baik yurisprudensi pengadilan maupun pasal-pasal dalam KUHP, KUHAP dan aturan lainnya. Dalam episode pertama misalnya Prof Yang Jong Hoon, profesor Hukum Pidana menanyai mahasiswanya terkait isu perkara pemerkosaan dalam perkara 2019E3021 yang melibatkan seorang bandar narkoba dan seorang jaksa bernama Kim Min-Su. Di kasus ini, Mahkamah Agung pada akhirnya memutuskan bahwa perkara ini merupakan kasus suap dalam bentuk grafikasi seksual. Dari adegan ini kita akan disuguhi dialog yang menarik tentang bagaimana pengadilan mengkategorikan seks sebagai keuntungan abstrak yang dapat dijadikan alat untuk melakukan penyuapan. Dialog semacam ini akan sering kita temukan di tiap episode berikut pembahasannya, karena metode sokrates yang digunakan Prof Yang dalam pembelajaran di kelasnya. Metode sokrates dalam pembelajaran hukum ini dikenalkan pertama kali pada oleh Christopher Columbus Langdell, Dekan Harvard Law School pada 1870-1895 dengan menanyai mahasiswa satu persatu secara mendalam tentang fakta, isu hukum dan putusan dalam berbagai putusan pengadilan.

Meski Mahkamah Agung telah mengupload jutaan putusannya di website yang bisa diakses secara mudah, harus diakui pembahasan mendalam tentang yurisprudensi sebagai salah satu bahan utama pembelajaran hukum memang masih jarang digunakan di Indonesia. Sejak tahun 2007 Korea Selatan melakukan perubahan besar-besaran terhadap kurikulum pendidikan tinggi hukum mereka dengan mengadopsi sistem pendidikan hukum di Amerika Serikat (Kim 2012). Sejak saat itu, status Fakultas Hukum menjadi Graduate School dimana hanya orang yang telah mendapatkan gelar sarjana yang bisa masuk ke Fakultas Hukum dan kuliah selama tiga tahun. Setelah itu mereka baru bisa ikut ujian yang diselenggarakan oleh sebuah badan di bawah Mahkamah Agung untuk menjadi praktisi hukum. Jika lulus ujian ini, para kandidat wajib mengikuti training khusus yang diselenggarakan oleh badan di bawah Mahkamah Agung sebelum mereka mendapatkan ijin berpraktik sebagai pengacara, jaksa ataupun hakim (Kim 2012, 52). Berbeda dengan di Indonesia, tidak semua Universitas dapat mendapatkan lisensi untuk membuka Fakultas Hukum dengan model Amerika. Ini termasuk kuota mahasiswa yang boleh diterima. Pada tahun 2008 misalnya, tercatat hanya 25 Universitas yang dapat menerima mahasiswa hukum dengan kuota yang telah ditentukan, Hankuk Law School yang dijadikan setting dalam drakor ini termasuk yang diberikan lisensi untuk menyelenggarakan pendidikan hukum dan dibatasi hanya boleh menerima 50 orang mahasiswa. Tidak heran, sebagaimana kita bisa tonton di sepanjang episode, kompetisi dan tensi untuk bisa lulus dan mendapatkan nilai terbaik di hampir semua mata kuliah cukup tinggi.

Sistem Peradilan Pidana Korea Selatan

Mirip dengan Indonesia, Korea Selatan menganut sistem Inquisitorial civil law yang diterapkan sejak negara itu dijajah Jepang pada awal abad ke 20. Sistem politik Korea Selatan juga tidak jauh dari kondisi Indonesia; sama-sama pernah lama dipimpin oleh rezim militer dan juga melakukan amandemen Konstitusi besar-besaran pasca jatuhnya rezim militer pada tahun 1987. Sejak saat itu mereka melakukan banyak perubahan besar dalam sistem peradilan pidana. Konsitusi Korea Selatan saat ini mengatur secara tegas jaminan due process dan juga jaminan terhadap independensi peradilan dan aparat penegak hukumnya (Cho 2006). Pada tahun 2004 mereka juga mereformasi UU Kejaksaan dengan memberikan jaminan independensi bagi para jaksa dalam melakukan penuntutan bebas dari intervensi politik (Lee 2014). Bisa kita lihat ekses dari aturan ini, hampir semua film Korea bertema hukum jaksa berposisi sebagai dominus litis yang memiliki kendali penuh atas perkara yang mereka tangani sejak awal penyidikan.

Tokoh sentral dalam Drama Korea Law School juga tidak jauh-jauh dari profesi jaksa. Adegan pembuka yang menjadi titik sentral film ini adalah kasus pembunuhan Profesor Seo Byung Ju, seorang mantan jaksa yang sedang mengampu mata kuliah moot court kasus pidana. Sedangkan tersangka utama pembunuhan ini adalah Prof Yang Jong Hoon, pengajar hukum pidana yang juga seorang mantan jaksa.

Polisi menemukan sidik jari Prof Yang di tubuh korban dan di beberapa barang bukti yang ada di tempat kejadian perkara. Jaksa yang menangani kasus ini meyakini motif Prof Yang membunuh Prof Seo dikarenakan dendam lama saat mereka berdua sama-sama menjadi jaksa. Prof Yang adalah mantan bawahan Prof Seo di Kejaksaan yang mencurigai atasannya ini melakukan korupsi. Namun karena kurangnya bukti, dia tidak bisa menjerat Seo sebagai pelaku korupsi. Dia kemudian memilih mundur dari Kejaksaan dan menjadi dosen di Universitas Hankuk.

Sebagaimana prinsip pencarian kebenaran materiil yang diyakini oleh sistem inquisitorial termasuk di Indonesia, kita akan disuguhi bahwa barang bukti berupa sidik jari dan DNA pun tidak cukup untuk membuktikan kesalahan tersangka. Dibutuhkan alat bukti lain termasuk kesaksian orang-orang yang berhubungan dengan suatu kasus untuk menyusun fakta perkara yang membantu hakim menyusun kebenaran suatu perkara. Pencarian kebenaran materril dalam persidangan itu diibaratkan oleh Prof Yang, seperti kita sedang menyusun puzzle dari kepingan fakta yang berserakan. Adegan ini bisa kita temukan saat Prof Yang membantu juri di persidangan untuk memahami tugas mereka. Sekedar informasi, Korea Selatan sejak 2009 memang telah memberlakukan sistem juri dalam proses pembuktian persidangan pidana.

Namun demikian sebagaimana dapat kita ikuti di film ini, jaksa juga tidak dapat seenaknya menyalahgunakan kewenangannya. Mereka dapat dituntut karena melanggar hak asasi karena mengumumkan seseorang sebagai tersangka tanpa bukti yang kuat. Kita akan disuguhkan perdebatan soal ini hingga sidang di Mahkamah Konstitusi. Peran vital penasehat hukum juga digambarkan secara baik dalam kasus pelecehan seksual yang melibatkan putra politisi berpengaruh. Untuk menghindari bias hakim, pengacara dapat mengajukan pemeriksaan oleh juri dalam memutuskan kebersalahan terdakwa. Seperti halnya telah dikemukakan oleh banyak studi, pembuktian kasus kekerasan seksual utamanya yang melibatkan pelaku dengan latar belakang politik yang kuat cukup sulit. Sebagaimana tergambar dalam film ini, upaya untuk meyakinkan aparat peradilan terkait adanya alasan pembelaan diri dalam kasus kejahatan seksual juga menjadi cukup menantang. Ini yang barangkali menjadi perhatian banyak pihak di Indonesia saat mendesakkan urgensi pengaturan penghapusan kekerasan seksual.

Kasus lain yang mungkin dapat kita refleksikan dari drakor ini dengan situasi di Indonesia saat ini adalah proses pemidanaan terhadap para buzzer yang dibayar oleh politisi untuk menaikkan pamor mereka dan menjatuhkan lawan politik. Setting dalam drakor ini nampaknya juga diilhami oleh beberapa kasus riil di negeri ginseng tersebut. Pada tahun 2017 yang lalu misalnya, Pengadilan Tinggi Korea Selatan menghukum mantan direktur Badan Intelijen Nasional Won Sei-hoon empat tahun penjara karena memberikan perintah kepada agen intelejen untuk memposting ribuan komentar online dan 1,2 juta postingan di Twitter yang menyebarkan isu bahwa oposisi pemerintah merupakan simpatisan Korea Utara. Preseden serupa dapat kita lihat di kasus mantan menteri pertahanan Kim Kwan-jin yang dijatuhi hukuman penjara dua tahun enam bulan penjara pada Februari 2019 karena telah memobilisasi unit komando di dunia maya untuk melakukan kampanye kotor melawan kandidat dari oposisi dalam pemilihan umum tahun 2012 demi kepentingan petahana. Absennya pengaturan tentang perlindungan data pribadi dan belum adanya pengaturan pemidanaan terhadap buzzer yang merisak dan menghalalkan segala cara untuk mempengaruhi opini publik menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan saat ini di tanah air. Dari film ini kita tahu, bukan tidak mungkin melakukan pemidanaan terhadap buzzer politik yang melakukan manipulasi fakta demi kepentingan politik praktis.

Dengan menjamurnya film-film asing bertema hukum seperti ini diharapkan akan menggugah sineas film tanah air untuk lebih serius menguliti konteks dan budaya penegakan hukum di tanah air. Sudah banyak riset yang dilakukan oleh para akademisi dan masyarakat sipil di tanah air yang dapat dijadikan inspirasi untuk membuat film atau bahkan drama ringan bertema hukum. Saya kira melalui kerja sama para periset hukum dengan para sineas, produser film yang akan secara cepat mewujudkan harapan ini. Tentu ini harus dibarengi dukungan pemerintah untuk menjamin kebebasan berekspresi tanpa ada perasaan kuatir akan diperkarakan secara pidana karena tuduhan melakukan penghinaan terhadap lembaga negara.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: