Mengatasi Overcrowding Lapas

Albert Aries

Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan Anggota Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki)

Peristiwa kebakaran di lembaga permasyarakatan (Lapas) kelas I Tangerang yang menyebabkan 41 orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) meninggal, 2 diantaranya warga negara asing (WNA) Portugal dan Afrika Selatan, 8 orang luka berat, dan 74 orang luka ringan, dinilai sebagai “fenomena gunung es” dari realita permasyarakatan yang sesungguhnya di Indonesia.

Penerapan hukum pidana berlebihan yang kerap diikuti penjatuhan pidana penjara pendek (short prison), peradilan sesat (miscarriage of justice), dan kebijakan kriminal (criminal policy)  yang tidak tepat sasaran dalam penanggulangan narkotika dianggap berkontribusi atas kelebihannya jumlah WBP yang menghuni Lapas lebih dari kapasitas untuk menampungnya (overcrowding).

Sebagai contoh yang paling relevan, kapasitas Lapas kelas I Tangerang yang berjumlah 600 orang terpaksa harus dihuni 2072 orang, sehingga kelebihan 1472 orang, dimana terdapat 119 WBP berasal dari kasus narkotika. Dari data Kompas, per tanggal 10 September 2021  seluruh tahanan dan narapidana di Indonesia berjumlah 254.907 orang, yang ironisnya diperkirakan 60 persen justru berasal dari kasus narkotika.

Rencana Pemerintah untuk mengajukan RKUHP, RUU Pemasyarakatan, dan RUU Narkotika untuk dibahas bersama DPR dalam evaluasi Prolegnas 2021 telah menimbulkan pertanyaan yaitu apakah ketiga rancangan beleid tersebut dapat memperbaiki output dari sistem peradilan pidana terpadu, sekaligus mengatasi overcrowding Lapas.

Kebijakan Pidana Holistis

Catatan penegakkan hukum (pidana) telah menggambarkan bahwa sebagai negara hukum yang menganut Asas Legalitas, aparat penegak hukum Indonesia tidak jarang menerapkan Hukum Pidana secara berlebihan. Padahal, Hukum Pidana adalah “obat terakhir” (Ultimum Remedium), yang seharusnya baru diterapkan jika masih ada sanksi lain yang dapat diberikan.

Masih segar di ingatan kita, kasus Fidelis Arie Sudewarto, yang dihukum karena menanam 39 batang pohon ganja (cannabis sativa) untuk pengobatan kista istrinya, yang akhirnya meninggal dunia tepat 32 hari setelah Fidelis ditangkap. Ada pula rentetan kasus “orang kecil”, yaitu kasus nenek Minah yang mencuri 3 buah kakao, kasus pencurian sandal jepit oleh Siswa di kota Palu, dan kasus Cacing Sonari yang menyebabkan Didin dibui.

Kasus-kasus tersebut  merupakan gambaran praktik penegakkan hukum, yang dinilai terlalu legalistik dan cenderung menghukum. Dari kunjungan Andi Hamzah, ternyata 60 % perkara yang ditangani jaksa di Belanda diselesaikan melalui penyelesaian perkara di luar pengadilan (out of court settlement), sedangkan di Indonesia, keadilan restoratif di luar Sistem Peradilan Pidana Anak baru ternyata hanya diatur dalam Surat Edaran Kapolri dan Peraturan Kejaksaan.

Dalam suatu Sistem Peradilan Pidana yang terintegrasi (integrated criminal justice system), yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, putusan pengadilan dan pelaksanaan eksekusi, pada akhirnya akan bermuara di lapas. Oleh karena itu dari pengamat penulis, RKUHP, RUU Permasyarakatan, dan RUU Narkotika setidaknya harus memuat asas-asas dan ketentuan yang saling berkesinambungan.

Pertama, meskipun RKUHP sudah memperkenalkan alternatif sanksi selain pidana penjara (misalnya kerja sosial), dan konsep pengampunan oleh hakim (judicial pardon), yaitu putusan pernyataan bersalah tanpa disertai adanya penjatuhan pidana atau tindakan terhadap terdakwa, idealnya buku kesatu RKUHP juga perlu memuat bridging article, berupa ketentuan hukum pidana formil yang bersifat materiil untuk mengatur asas keadilan restoratif sebagai “cantolan” bagi RKUHAP nanti.

Dengan adanya stigma “in jail too short for rehabilitation, too long for corruption”, maka penulis berharap dalam RUU Permasyarakatan mengatur ketentuan tentang teknis pengalihan narapidana asing ke negara asalnya (transfer of sentenced person), serta keterlibatan pihak swasta untuk membina dan mengembangkan potensi guna memastikan eks narapidana dapat “diterima” kembali oleh masyarakat usai menjalani pidananya. Model ini penulis ketahui saat berkunjung ke Singapura dan menyaksikan pelayanan Charis Ministry yang membawa perubahan hidup narapidana ke arah yang lebih baik.

Ketiga, agar RUU Narkotika sebagai undang-undang administrasi bersanksi pidana (administrative penal law) dapat melakukan dekriminalisasi dan depenalisasi guna mengubah paradigma lama bahwa penyalahguna narkotika bukan lagi subjek untuk dipidana, melainkan merupakan korban kejahatan yang harus direhabilitasi untuk lepas dari ketergantungan narkotika, tentunya tanpa mengendorkan semangat penegakkan hukum yang tegas terhadap para pengedar dan bandar narkotika.

Sebagai substansi hukum (legal substance), kombinasi dari tiga pembaharuan undang-undang di atas tentunya perlu didukung dengan budaya hukum (legal culture) dari masyarakat dan profesionalitas aparat penegak hukum (legal structure), sebagaimana diungkapkan oleh Lawrence Friedman, yaitu bagaimana pemikiran (paradigma) sosial masyarakat menentukan suatu hukum digunakan, dihindari, dan (tidak) disalahgunakan.

Penulis menaruh pengharapan bahwa masyarakat dapat memiliki kesadaran untuk tidak saling melaporkan atau mengadukan masyarakat lainnya, hanya sekedar puas melihat lawannya “dipenjara”, serta tiada lagi pengaduan balasan dengan dalih “pencemaran nama baik”, karena sebelumnya terdapat laporan terhadap dirinya, yang seharusnya menjunjung tinggi praduga tidak bersalah (presumption of innocence).

Solusi Jangka Pendek

Meski Presiden Jokowi sebagai Kepala Negara tercatat pernah memberikan Amnesti kepada Baiq Nuril yang terjerat kerasnya UU ITE, ketentuan Pasal 2 UU Darurat No. 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi identik dengan Tindak Pidana Politik, yang sebenarnya ditujukan untuk pengampunan atau penghapusan hukuman akibat persengketaan politik antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda.

Oleh karena itu, apabila pemberian Amnesti untuk menghapuskan semua akibat hukum dari terpidana, atau Abolisi untuk meniadakan penuntutan terhadap seorang terdakwa dianggap sebagai solusi jangka pendek untuk mengatasi overcrowding Lapas, idealnya Presiden Jokowi dengan hak subjektifnya (noodverordeningrecht) berkenan mengeluarkan Perppu untuk mengubah UU Darurat No. 11 Tahun 1954, sehingga menjadi suatu presidential pardon, khususnya untuk sanksi pidana di bawah 2 tahun penjara di luar pemberian Grasi.

Last but not least, pemberian Amnesti dan Abolisi sekali-kali tidak boleh diobral dan diberikan secara serampangan, sehingga dapat mengganggu stabilitas Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Untuk itu, perlu diatur syarat dan prosedur yang memastikan bahwa seorang terpidana atau terdakwa memang benar-benar layak untuk menerimanya, sebagaimana adagium “punier non necesse est”, yang artinya menghukum tidak selamanya perlu.

*Penulis adalah Pengajar FH Trisakti dan anggota Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI)

Dimuat di Harian Kompas, Jumat 17 September 2021: https://www.kompas.id/baca/opini/2021/09/17/mengatasi-overcrowding-lapas/

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: