Membedakan Kritik Dan Delik

Albert Aries, SH., MH

Pengajar hukum pidana FH Trisakti dan anggota Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki

Permintaan Presiden Jokowi agar POLRI berhati-hati dalam menyikapi dan menerima laporan atau pengaduan atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) patut diapresiasi, karena kepolisian merupakan satu-satunya institusi penegak hukum yang menjalankan fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 2 UU Kepolisian).

Presiden Jokowi juga mengingatkan adanya potensi pasal-pasal dalam UU ITE yang dapat diterjemahkan secara multitafsir, yaitu dengan semakin banyaknya masyarakat yang saling melaporkan perkaranya, sehingga diperlukan adanya pedoman interpretasi resmi atas pasal-pasal dalam UU ITE dan dikedepankannya penyelesaian secara mediasi (keadilan restoratif), agar tetap memberikan rasa keadilan dan menghindari penggunaan pasal-pasal yang elastis (karet), misalnya delik penghinaan/pencemaran nama baik dan ujaran kebencian berbasis suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) secara elektronik.

Permasalahannya, “perasaan terhina” hanya dapat dirasakan oleh orang/kelompok yang merasa terhina secara subjektif. Perasaan terhina juga bisa muncul dari “bumbu” yang mewarnai kritik yang disampaikan dalam bentuk kecaman, tanggapan, dan pendapat. Selain itu, fenomena yang berkembang saat ini adalah meningkatnya sensitivitas dari ketersinggungan perasaan masyarakat yang seolah sukar membedakan antara kritik dan tindak pidana (delik) berupa penghinaan/pencemaran nama baik atau ujaran kebencian.

Salah satu esensi dari demokrasi adalah kebebasan berpendapat. Kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani telah dijamin penuh oleh Konstitusi (Pasal 28E Ayat 2 UUD 1945), tentunya dengan mengindahkan pembatasan yang ditetapkan Undang-Undang (Pasal 28 J UUD 1945). Oleh karena itu, menjadi suatu pertanyaan penting, sejauh mana ekspresi dari kebebasan berpendapat dan kritik dapat menjadi suatu delik?

Penghinaan Dalam Hukum Pidana

Penghinaan merupakan perbuatan yang tercela dilihat dari aspek moral, agama, kemasyarakatan & HAM (Universal). Oleh karena itu, secara teoritis dipandang intrinsically wrong sehingga dilarang (kriminalisasi) di berbagai negara. Hal ini karena ada 3 kepentingan yang dilindungi hukum pidana, yaitu kepentingan hukum perorangan/korban, masyarakat, dan negara. Menariknya, di setiap negara, pengaturan delik penghinaan tidak seragam, karena dipengaruhi sistem sosial–budaya, misalnya di Inggris, yang mengkualifikasikan penghinaan/pencemaran nama baik (defamation) justru dalam ranah perdata (ganti rugi).

Menurut Adami Chazawi (2016), penghinaan (beleediging) adalah penyerangan terhadap martabat kehormatan/nama baik yang bersifat pribadi atau komunal, sehingga menimbulkan perasaan malu, ketersinggungan, terhina, rasa tidak senang, kebencian, tidak puas, sakit hati, amarah dan suatu penderitaan yang menyiksa batin orang lain. Pengaturan tindak pidana penghinaan dalam undang-undang ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap tegaknya martabat nama baik dan kehormatan, baik bersifat pribadi maupun komunal, demi terjaganya kedamaian dan ketentraman batin dalam pergaulan masyarakat.

Ketentuan umum (legi generali) mengenai penghinaan terhadap seseorang sebagai objek (personal) terdapat di Bab XVI KUHP mulai dari Pasal 310-321 KUHP, yang memiliki alasan penghapus pidana dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP, yaitu jika dilakukan untuk kepentingan umum atau membela diri. Sedangkan penghinaan terhadap kelompok tertentu (komunal) diatur dalam Bab V KUHP tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum, yaitu Pasal 156 KUHP tentang Delik penghinaan Terhadap Golongan Penduduk dan Pasal 156a Tentang Penodaan Agama yang merupakan pasal “sisipan” dari UU PNPS No. 1 Tahun 1965.

Dalam perkembangan teknologi yang memungkinkan seseorang untuk berinteraksi di media sosial secara tanpa batas/jarak (borderless) dan tanpa diketahui nama aslinya (anonymous), pengaturan delik penghinaan di dunia maya (computer related crime) diatur dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dan Pasal 28 ayat 2 UU ITE tentang delik ujaran kebencian /permusuhan terhadap individu atau kelompok berdasarkan SARA sebagai ketentuan khusus (lex specialis), sehingga penafsirannya haruslah merujuk pada KUHP sebagai legi generali.

Selain itu, terdapat pula delik menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis, berupa perbuatan membuat tulisan atau gambar, berpidato atau mengungkapkan kata-kata tertentu, atau mengenakan pada dirinya suatu benda, kata-kata atau  gambar di tempat umum atau yang dapat dibaca oleh orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Jo. Pasal 4 huruf b angka 1-3 UU Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis.

Penghinaan Dalam RKUHP

Bentuk kesengajaan yang berkaitan erat dengan pembuktian delik penghinaan adalah Kesengajaan Dengan Maksud (Opzet Als Oogmerk), artinya sejak dari penerimaan laporan/pengaduan haruslah disidik apakah motif seseorang dalam melakukan perbuatan (penghinaan) dan akibatnya benar-benar dikehendaki oleh si pelaku. Hal ini sesuai postulat, “Actus reus non facit reum nisi mens sit rea.”, artinya suatu perbuatan tidak dapat membuat seseorang dinyatakan bersalah, kecuali jika sikap batinnya bersalah.

Dalam Pasal 218-219 Rancangan KUHP, diatur Tindak Pidana Penyerangan Terhadap Harkat Dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden, baik secara lisan mapun tertulis (sarana teknologi), yang dasarnya merupakan penghinaan, yang kini menjadi delik aduan (klacht delicten), artinya hanya presiden dan wakilnya saja yang punya legal standing mengadu, sebagaimana Pasal 207 KUHP tentang Penghinaan Terhadap Penguasa Umum (Putusan MK No. 013-022/PUU-IV/2006). Tujuannya untuk melindungi harkat & martabat Presiden dan Wakil Presiden sebagai simbol Negara, sebagaimana layaknya terhadap Kepala Negara Sahabat dalam Pasal 142 KUHP / 226 RKUHP. Ketentuan ini tidak meniadakan atau mengurangi kebebasan berpendapat / mengkritik kebijakan pemerintah, serta memiliki penghapus pidana, yaitu jika dilakukan untuk membela diri atau kepentingan umum.

Selain itu, delik penghinaan terhadap golongan penduduk dan penodaan agama dalam Pasal 242 dan 304 RKUHP juga mengakomodir pidana denda sebagai alternatif, sekaligus perwujudan asas ultimum remedium, serta telah membedakan dengan tegas antara Tindak Pidana Terhadap Agama dan Tindak Pidana Terhadap Kehidupan Beragama Dan Sarana Ibadah. Hal ini menggambarkan bahwa perancang KUHP telah berupaya memikirkan pengaturan delik tersebut secara ketat, sehingga tidak dapat ditafsirkan secara elastis.

Dalam penjelasan pasal 304 Rancangan KUHP telah diuraikan pula mengenai alasan penghinaan terhadap suatu agama patut dipidana, yaitu karena dinilai tidak menghormati  perasaan umat yang menganut suatu agama, dan untuk mencegah benturan kelompok masyarakat. Penjelasan tersebut juga memberikan contoh yang relevan, misalnya perbuatan yang menghina keagungan Tuhan, Firman dan sifat-sifat-Nya, atau menghina nabi/rasul yang dapat menimbulkan keresahan dalam kelompok umat yang bersangkutan.

Dengan adanya penjelasan tersebut, diharapkan pengaturan dan penerapan dari delik penghinaan baik yang bersifat umum maupun khusus, di waktu yang akan datang setidak-tidaknya dapat mendekati prinsip “Nullum Crimen Sine Lege Stricta”, artinya suatu ketentuan pidana tidak boleh menimbulkan penafsiran lain yang terlalu luas dan berpotensi disalahgunakan, sehingga diterapkan secara kaku dan berlebihan.

https://www.kompas.id/baca/opini/2021/02/20/membedakan-kritik-dan-delik/

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: