Memaknai Delik Pesangon

Albert Aries, SH., MH

Pengajar hukum pidana FH Trisakti dan anggota Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki)

Pro dan kontra menjelang pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja telah mewarnai kehadiran beleid yang mengusung konsep Omnibus Law, sebagaimana dikenaldalam sistem hukum Common Law, yaitu satu undang-undang yang mengubah beberapa ketentuan undang-undang sekaligus dalam suatu tujuan tertentu, misalnya untuk mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja.

Konsep Omnibus Law sebenarnya bukan hal yang baru di Indonesia yang menganut konsep hukum prismatik (mixed) berdasarkan Pancasila sebagai staatsfundamentalnoorm. Misalnya UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (“UU Pemilu”), yang di bagian ketentuan penutup telah mencabut beberapa undang-undang sekaligus, yaitu UU Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, UU Penyelenggaraan Pemilihan Umum, UU Pemilihan Umum Legislatif, dan sebagian dari ketentuan Pemilihan Umum dalam UU Pemerintahan Aceh.

Permasalahannya, pada contoh UU Pemilu di atas telah mengatur suatu narasi utuh dan materi muatan yang lingkupnya sama, yaitu Pemilihan Umum. Sedangkan RUU Cipta Kerja yang berisi 15 Bab dan mengubah sebagian ketentuan dari 78 Undang-Undang di batang tubuhnya, lebih condong menjadi “kompilasi revisi” dari puluhan undang-undang, yang sebelumnya dinilai saling tumpang tindih dan memperpanjang rantai birokrasi dalam mengurus perizinan berusaha.

Revisi tersebut dilakukan dengan cara mencabut, mengubah atau menambah suatu ketentuan undang-undang, misalnya dalam Bab IV Ketenagakerjaan, yang mengubah ketentuan Pasal 185 pada Bab Ketentuan Pidana dalam UU Ketenagakerjaan, dengan menambahkan sanksi pidana atas pelanggaran dari Pasal 156 ayat 1 UU Ketenagakerjaan, yang berisi kewajiban pengusaha untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak dalam hal terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai suatu tindak pidana dan tergolong sebagai kejahatan (delik), dengan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun, dan/atau denda paling sedikit 100 juta dan paling banyak 400 juta Rupiah.

Perselisihan Pra Yudisial

Dalam hukum pidana, kebijakan atau politik hukum yang menetapkan suatu perbuatan yang sebelumnya bukan merupakan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana dalam proses legislasi pada suatu undang-undang atau peraturan daerah (Perda), dikenal dengan istilah Kriminalisasi.

Kriminalisasi atas perbuatan tidak membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak dalam hal terjadinya PHK (“Delik Pesangon”) yang sebelumnya tidak diatur dalam UU Ketenagakerjaan ini dapat dikategorikan sebagai Delik Omisi (Omissionis), yaitu delik tidak melakukan suatu perbuatan yang diwajibkan oleh suatu undang-undang.

Selain itu, dalam pembagian hukum pidana, Delik Pesangon dikategorikan sebagai Hukum Pidana Khusus, yang ditempatkan dalam suatu undang-undang non pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang bersifat administrasi namun dapat memuat sanksi pidana, sebagai suatu ketentuan yang bersifat khusus (lex specialis derogat legi generali).

Namun persoalannya bukan semata pada soal dikriminalisasinya Delik Pesangon, mengingat adanya anggapan dari sebagian kalangan hal ini dapat memberikan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh untuk memperoleh haknya setelah PHK terjadi. Alasannya, karena dalam suatu hubungan industrial, posisi bargaining antara pengusaha dan pekerja/buruh dianggap bisa berada dalam posisi yang kurang seimbang.

Karena di sisi lain, ternyata masih ada mekanisme lainnya dalam penyelesaian Perselisihan PHK melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), yaitu dalam hal tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai PHK yang dilakukan oleh salah satu pihak, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Penulis memprediksi kemungkinan sulitnya para pihak menentukan kapan waktu terjadinya Delik Pesangon (tempus delicti), dan juga potensi sengketa kompetensi absolut dalam mengadili, antara pengadilan umum (pidana) dan PHI sebagai pengadilan khusus, karena persoalan pembayaran pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak masih memiliki mekanisme hukum lainnya, berupa perundingan tripartit (Mediasi Dinas Tenaga Kerja) dan gugatan PHI, sehingga dapat terjadi perselisihan pra yudisial (Pasal 81 KUHP).

Memaknai Delik Pesangon

Kriminalisasi Delik Pesangon ini tentunya merupakan wewenang penuh dari pembuat undang-undang (legislator). Hal ini sejalan dengan pandangan salah satu pakar hukum pidana yang terkemuka di Indonesia, yaitu Moeljatno, yang menyatakan bahwa ada atau tidak adanya perbuatan pidana tergantung dari apakah perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang dinilai sebagai suatu perbuatan melawan hukum atau tidak (Wederrechtelijkheid).

Namun demikian, mengingat hukum pidana memiliki prinsip sebagai “obat terakhir” (ultimum remedium) dan juga identik dengan Sanksi Penjara, maka Delik Pesangon ini seharusnya dapat dimaknai sebagai suatu upaya yang paling pamungkas, yaitu jika seluruh upaya lainnya sudah ditempuh oleh pekerja/buruh masih belum membuahkan hasil yang baik.

Sebagai perbandingan, izinkanlah penulis mengutip Pasal 19 ayat 2 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi, “Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang.” 

Tentunya ketentuan di atas bukan merupakan batu uji konstitusional atas pengaturan Delik Pesangon, melainkan sebagai gambaran, jika ada Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi nanti, yaitu apabila Mahkamah Konstitusi ternyata berpandangan bahwa Delik Pesangon tersebut diperlukan dan konstitusional, maka penulis berharap adanya tafsiran konstitusional, bahwa Delik Pesangon tersebut harus dimaknai sebagai last resort, atau upaya terakhir (ultimum remedium), yang merupakan perwujudan prinsip hukum pidana yang berlaku universal di negara-negara yang beradab.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: