Kebijakan Kriminal Pandemi

Albert Aries, SH., MH

Dosen tidak tetap FH Trisakti dan anggota Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki)

Terhitung sejak diumumkan pertama kali pada tanggal 2 Maret 2020 silam, Pemerintah terus mengumumkan penambahan kasus baru Covid-19. Dari situs http://www.covid19.go.id, per tanggal 8 September 2020, jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia telah melewati angka dua ratus ribu kasus yang terkonfirmasi positif, dengan jumlah kematian lebih dari 8000 orang, dimana sejauh ini DKI Jakarta telah menjadi provinsi dengan kasus terbanyak dari seluruh provinsi yang telah melaporkan kasus positif Covid-19.

Kebijakan publik yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 sebagai peraturan pelaksanaan dari UU Kekarantinaan Kesehatan, yaitu dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (“PSBB“) sebagai respon Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, sejauh ini masih merupakan pilihan regulasi yang tepat. Hal ini mengingat secara faktor geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari lebih 17000 pulau yang membuat ketersediaan fasilitas Kesehatan tidak selalu merata di setiap daerah dan pola penyebaran pandemi yang terpusat pada wilayah tertentu dengan mobilitas penduduk yang tinggi.

Kenaikan jumlah positif covid-19 ini juga nampaknya sulit dilepaskan dari adanya perilaku sebagian masyarakat yang merasa “aman” berkumpul di suatu tempat tanpa menjaga jarak (physical distancing), tidak disiplin dalam menggunakan masker dengan benar, masih belum mempercayai Covid-19 adalah virus yang berbahaya, serta penegakan hukum yang kurang maksimal terhadap masyarakat yang melanggar protokol Kesehatan sebagai konsekuensi kebijakan publik pemerintah daerah yang dianggap belum tepat sasaran, misalnya kebijakan ganjil-genap di masa PSBB, yang dapat memicu penumpukan penumpang di angkutan umum.

Dengan adanya kondisi di atas, muncul pertanyaan di benak penulis, yaitu kebijakan kriminal seperti apa yang perlu diambil oleh pemerintah, sebagaimana ajaran dari Roscou Pound, yang menyatakan bahwa hukum dapat berperan sebagai sarana perubahan masyarakat (law as a tool of social engineering), sehingga diharapkan dapat membentuk budaya hukum (legal culture) masyarakat yang berdisiplin tinggi guna mengatasi pandemi Covid-19.

Pranata Hukum Kesehatan

Pada tanggal 4 Agustus 2020, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Inpres tersebut mengatur sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Inpres ini diterbitkan dengan maksud untuk memberikan landasan hukum bagi upaya penanganan situasi pandemi Covid-19, serta meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam melaksanakan protokoler kesehatan yang sudah ditetapkan.

Dalam Inpres tersebut, Presiden Jokowi juga menginstruksikan seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju, Polri, TNI dan jajaran pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas dan fungsinya dalam menjamin kepastian hukum. Kemudian, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas penanganan Covid-19 di seluruh daerah di Indonesia. Inpres itu sekaligus menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah (melalui Peraturan Gubernur), yaitu untuk memasifkan sosialisasi penerapan protokol kesehatan dan menetapkan kewajiban masyarakat untuk mematuhi protokol Kesehatan, sekaligus, menetapkan sanksi bagi pelanggar dimana sanksi dapat disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing daerah.

Sejauh yang penulis ketahui, pranata hukum pidana untuk menanggulangi masalah Kesehatan masyarakat, diantaranya terdapat dalam Pasal 14 UU No. 4 Tahun 1984 Tentang Wabah, yang mengatur delik mengenai menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah dan juga pasal 93 UU No. 6 tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan mengenai delik tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan, yang keduanya diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun (tidak dapat ditahan), yang secara hukum belum termasuk dalam kualifikasi Tindak Pidana Serius (Serious Crime).


Berdasarkan ketentuan Pasal 15 UU Pembentukan Perundang-Undangan, materi mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, yang mengatur ancaman pidana kurungan maksimal 6 bulan dan denda maksimal 50 juta Rupiah, sehingga tidak dapat diatur dalam Peraturan Gubernur. Selain itu, sanksi berupa Kerja Sosial yang selama ini digadang-gadang untuk diterapkan dalam pandemi juga identik dengan ketentuan Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 19 KUHP yang mengatur bahwa orang yang dijatuhi kurungan wajib menjalankan “pekerjaan” yang diserahkan padanya.

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 38 ayat (1) dan (2) UU Pembentukan perundang-undangan, maka dalam keadaan tertentu, DPRD Provinsi atau Gubernur dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi di luar Prolegda Provinsi, yaitu untuk untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam, dan keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan biro hukum.

Memaksimalkan Peraturan Daerah

Efektivitas suatu hukum menurut Anthony Allot adalah bagaimana hukum dapat memenuhi tujuannya. Masih menurut Anthony Allot, ketidakefektifan suatu hukum salah satunya terletak pada kemungkinan pertentangan antara tujuan legislator dengan sifat masyarakat di mana hukum tersebut akan dijalankan.

Menurut hemat penulis, untuk dapat melaksanakan penegakan hukum yang efektif guna membentuk budaya hukum (legal culture) yang disiplin di masa pandemi ini, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri perlu untuk menetapkan pokok-pokok kebijakan kriminal yang terpadu untuk segera dilegislasikan dalam peraturan daerah provinsi/kabupaten / kota, sehingga pemberian sanksi dan pengelolaan dari sanksi berupa denda dari pelanggaran atas peraturan daerah tersebut dapat dikelola dengan baik sesuai dengan kearifan lokal masing-masing daerah.

Maksud dari penulis mengemukakan hal ini tentunya bukan semata-mata untuk mengedepankan penegakkan hukum pidana sebagai satu-satunya solusi. Apalagi hukum pidana memiliki prinsip sebagai “obat terakhir” (ultimum remedium) dan juga identik dengan Sanksi Penjara. Namun demikian, kebijakan Kriminal ini dapat dipertimbangkan karena hukum pidana memiliki fungsi pengendali sosial, sebagaimana dikatakan oleh Marc Ancel bahwa hukum pidana bertujuan melindungi tatanan masyarakat dengan penegakkan hukum yang bukan hanya bersifat yuridis formal, melainkan juga bernuansa sosial, sebagaimana postulat yang berbunyi, “Salus poluli suprema lex esto, keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi.

https://kompas.id/baca/opini/2020/09/17/kebijakan-kriminal-pandemi/

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: